TKI adalah
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-2/PJ/2009, Tenaga Kerja Indonesia adalah Pekerja Indonesia di Luar Negeri yaitu orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Pekerja Indonesia di Luar Negeri tersebut adalah Subjek Pajak Luar Negeri.
Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Skema Pemajakan
- Tenaga Kerja Indonesia di Luar NegeriTKI adalah
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor PER-2/PJ/2009, Tenaga Kerja Indonesia adalah Pekerja Indonesia di Luar Negeri yaitu orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Pekerja Indonesia di Luar Negeri tersebut adalah Subjek Pajak Luar Negeri.
Subjek Pajak Dalam Negeri adalah: orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.Skema Pemajakan
dasar
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sttd Undang-Undang No. 16 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sttd UU No 36 Tahun 2008
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar NegeriPenghasilan dari TKI dapat dikelompokkan menjadi:
Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
penghasilan dari usaha dan kegiatan
penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan
penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiahHak
Hak atas kelebihan pembayaran pajak
Hak ketika dilakukan pemeriksaan
Hak mengajukan Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali
Hak atas kerahasiaan data wajib pajak
Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak
Hak untuk menunda pelaporan SPTKewajiban
Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
Melakukan pencatatan penghasilan
Menyimpan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan
MelaporkanSPT TahunanDPP
Secara umum Dasar Pengenaan Pajak TKI dengan statusnya sebagai SPDN atas penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium adalah penghasilan neto sesuai dengan ketentuan PPh.
Untuk menghitung pajak atas keseluruhan penghasilan yang diperoleh TKI, pajak yang dipotong di luar negeri dapat menjadi pengurang atau kredit pajak dengan penghitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Untuk Dasar Pengenaan Pajak TKI dengan statusnya sebagai SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia adalah penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 26 UU PPh.
Sumber :